Pemerintah memperbarui aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini akan memaksa eksportir menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama 1 tahun. Kemenko Perekonomian menegaskan kebijakan ini diambil pemerintah untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengedepankan kepentingan nasional. “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” katanya, Selasa (21/1/2025). Airlangga menyatakan bahwa aturan baru DHE SDA yang juga merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100% DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal 3 bulan. Airlangga juga mengatakan Pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholder. Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Airlangga menegaskan dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia. “Kebijakan Pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil,” tegasnya. Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. Ekspor dengan nilai di bawah US$ 250 ribu per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional.
Tanggapan :
- Ada baik ada buruknya, kenapa pemerintah menaikkan pajak mungkin karena akan meningkatkan lagi kualitas negara ya. Warga Indonesia juga belum sepenuhnya percaya sama pemerintah, harapannya yaitu dana dari pajak itu akan kembali ke masyarakat lagi. Contoh seperti negara yang berkembang, mereka menjadikan pajak ini untuk kembali ke masyarakat nya jadi masyarakat nya sangat bahagia.
- Katanya kan pajak ini cuma ngaruh ke barang mewah saja, tapi pasti kenaikkan ini ngaruh juga ke semua barang. Kenaikkan pajak ini berdampak menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Terus harapannya sih dana dari pajak ini digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah ya untuk meningkatkan lagi fasilitas umumnya untuk masyarakat, dan tidaka ada korupsi/penyelipan dana dari pajak ini.
- Sebenernya aturan ini bagus, cuman jangan dilupakan kalau orang Indonesia itu masih suka korupsi, makannya ada dana yang ga sampai ke masyarakat. Mungkin yang harus difokuskan dibagian hukumnya sih, rancing dibawah tumpul dibawah. Bisa jadi karena butuh dana tambahan untuk dana IKN juga makannya PPN dinaikkan.
- Langkah yang baik, tapi juga ada resiko bagi kelas menengah kebawah. Penting bagi pemerintah sendiri untuk memantau dampaknya secara keseluruhan, dan mencari solusi untuk dampak tersebut.
- Aku sedemikian sama lila, dan mbak nida soal ada dampak negatif dan positifnya. Terus bisa dibilang kebijakan ini masih membingungkan soal kepastiannya, kayak ada berita kalo pajaknya bukan hanya untuk barang mewah, tapi semuanya. Menurut aku masih cacat sih, soalnya ada resiko² lain yang bisa berakibat fatal juga terkait penjualan barang dan jasa.
- Harusnya pemerintah bisa lebih baik lagi. Dan kalo bisa yang naik barang mewah saja, soalnya ada berita yang menjabarkan kalo barang yang lainnya juga ikut PPN juga. Pemerintah harus bisa menggunakan dana pajak ini sebaik mungkin tanpa adanya korupsi.
- Kebijakan ini bakal ada berbagai dampak positif dan negatif, pemerintah perlu memastikan kalo dana dari PPN ini digunakan secara efektif dan kembali lagi ke masyarakat seperti apa yang dikata lila tadi.