Samarinda, Busam.ID – Puluhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Rektorat UINSI Samarinda, Senin (24/7/2023).
Mereka menuntut Rektor UINSI untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dan transparansinya, serta memperpanjang masa pembayaran UKT mahasiswa (seluruh semester).
Selain itu DEMA juga mengungkapkan keresahan terkait sarana prasarana, melakukan pendistribusian almamater secara cepat, tepat dan merata, serta mendesak untuk menghapus surat fakta integritas KIP Kuliah terkait larangan aksi dan demonstrasi terhadap kebijakan kampus.
Presiden Mahasiswa (Presma) Dema UINSI Syifa Hajati mengungkapkan, ada enam tuntutan yang pihaknya ajukan kepada Rektor UINSI. “Dengan adanya konsolidasi ini semua tuntutan kami dapat terpenuhi. Harapan mahasiswa yakni dengan kenaikan UKT dan transparansi anggaran harus bersamaan dengan fasilitas yang memadai,” ucapnya.
Dirinya juga melanjutkan, beberapa poin memang sudah selesai, namun masih ada beberapa yang harus didiskusikan lebih lanjut, tentu demi menunjang keberlangsungan semua mahasiswa.
Sementara Wakil Rektor III Prof DR Muhammad Abzar menyebut, permasalahan ini hanya kesalahpahaman, oleh sebab itu pihaknya sudah menjelaskan kepada mahasiswa dan menyepakati beberapa hal.
“Salah satunya untuk UKT akan diadakan kembali pembayaran UKT untuk semeter 7 yang sudah lewat, kita akan buka kembali tentu melalui pendaftaran melalui google form,” jelasnya.
Abzar melanjutkan, terkait peninjauan ulang terhadap UKT, pihaknya menyebut bisa dilakukan setelah mereka menyelasaikan semester 2. Misalnya ditahun ini UKT nya agak tinggi, mereka bisa mengajukan di semester 2. Kemudian untuk semester lain misalnya mereka mengalami kesulitan ekonomi setelah mereka kuliah karena ada perubahan ekonomi dari orang tua bisa mengajukan secara personal.
Dan untuk Almamater dijelaskannya, mengapa tidak bisa membagikan tepat waktu karena mekanisme pengadaan kita berbeda dengan perguruan tinggi yang sudah BLU. Jadi mahasiswa ketika masuk baru kami ukur, setelah itu dilelang untuk pengadaan jas Almamater tersbut sehingga mereka baru bisa dibagikan setelah masuk kuliah.
“Untuk fakta integritas terkait pelarangan aksi dan demonstrasi itu kita sepakat sajalah, buktinya kemarin tetap demo kita tidak masalah. Intinya itu upaya kita untuk mitigasi mereka agar berhati-hati dan kuliahnya selesai tepat waktu,” sebut Abzar.
Kesimpulannya Abzar menyampaikan bahwa poin-poin yang mereka sampaikan telah selesai. Ia menyebutkan, pekerjaannya bukan hanya terkait 6 poin saja, melainkan masih banyak lagi. Intinya, pihaknya terus berusaha meningkatkan lulusan dari universitas agar menjadi seseorang dimasa yang akan datang.
Setiap tahunnya meningkat karena sksnya meningkat maka dari itu ukt mahal dan setiap tahunnya umr di suatu daerah itu naik jadi mempengaruhi naiknya ukt juga, kan setiap tahun bahan makanan saja naik, dengan ukt yg tinggi dengan kualitas pendidikan yg di berikan, kenapa menahan karena mahasiswa butuh transparansi, tapi dalam undang undang di jelaskan bahwa harus ada badan pengawas sendiri yang perlu menjelaskan transparansi yang tidak bisa di akses melalui website, na dari peraturan pengawasan tersebut mahasiswa menuntut untuk mengetahui serincinya dari nominal ujt ygdi tentukan.
Ukt nambah karena sksnya juga nambah tapi dari beberapa web itu naik bukan karena sks tetapi , dari pihak rektor belum bisa mengeluarkan karena masi ada beberapa faktor, biasanya kampus negri transparansinya kurang dari regulasi yg udh di sampaikan tadi mungkin di situ poin kejanggalannya bisajadi menunggu kesepakatan dari beberapa pihak, setuju kenaikan ukt karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk meringankan beban pemerintah karena banyak perguruan tinggi suwasta baru yang muncul di indonesia, jadi dengan kenaikan ukt mau tidak mau mahasiswa ikuti, na dari transparansi ukt sudah di jelaskan namun mahasiswa yang terlalu menuntut untuk lebih rinci mengenai nominal tersebut padahal sesungguhnya nominal tersebut sudah plotkan dari pertimbangan rektorat sendiri, jika mahasiswa di berikan rincian yg sesungguhnya itu membuat kita susah untuk melakukan kebijakan yang terjadi mendadak seperti pengadaan pembangunan dadakan.
Ukt ini termasuk tanggung jawab diri sendiri terhadap universitas, jika universitas meningkatnya ukt membebankan mahasiswa dan bempun juga sudah melakukan demo, dan demo ini di lakukan cukup ofektif.