Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana melakukan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan menggunakan utang luar negeri. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.
Dirjen Strahan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menjelaskan, utang tersebut nantinya akan berasal dari negara yang bisa memberikan pinjaman dengan tenor di atas 20 tahun dan bunga yang kecil. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024, masih dalam pembahasan. Ia juga menyebut, besaran utang yang akan diajukan negara untuk memenuhi kebutuhan alutsista, seharusnya menjadi rahasia negara. Untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan dan memodernisasi alutsista, diperlukan pembiayaan yang mahal. Namun, alutsista itu akan dapat dipakai untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam jangka waktu yang lama.
Selain jumlahnya yang fantastis lantaran melebihi setengah besaran anggaran belanja negara pada APBN 2021, pengadaan alutsista dengan skema pinjaman itu juga melibatkan para kolega Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Keterlibatan para kolega Prabowo dalam pengadaan alutsista yang ditargetkan rampung pada 2024 itu mulanya terungkap lewat identitas perusahaan yang menjadi rekanan Kemenhan. Perusahaan yang menjadi rekanan tersebut yakni PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Seorang sumber dari Gerindra mengakui bahwa PT TMI merupakan bagian dari Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan yang dikelola Kemenhan. Seorang Politikus Gerindra membantah PT TMI akan mengelola sumber uang dan memimpin proyek pembelian Alutsista. TMI adalah konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya.
“Hasil Kajian”
Rencana menteri pertahanan membeli alat alutsista dengan tujuan untuk Upgrading atau pembaruan. Sebetulnya rencana itu baik, namun dengan cara yang kurang tepat, sebenarnya ada indikasi-indikasi lain. Dilihat dari sisi ekonomi, hutang kepada negara lain maka akan menambah beban negara dan pastinya akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun pembelian alat militer ini juga urgensinya tinggi, sebab kalau di kaji lebih historis untuk penguatan kekuatan militer Indonesia. Sebenarnya upgrading alat alutsista di Indonesia sudah ketinggalan jauh oleh Negara-negara lain. Saran untuk rencana Pembelian Alutsista ini sebaiknya kemenhan mengajak KPK untuk mengawal jalannya rencana ini. KPK bisa mengawasi kegiatan ini supaya terhindar dari penyalahgunaan dana belanja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.