Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bakal melakukan pembahasan terkait dengan isu kerusakan infrastruktur jalan di Lampung yang belakangan ini menyita perhatian publik. Pembahasan itu dilakukan guna mengambil sikap, termasuk apabila adanya ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
Seperti diketahui, kerusakan parah di sejumlah ruas jalan provinsi di Lampung menyita perhatian publik belakangan ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sampai turun gunung untuk mengecek sendiri kondisi jalanan tersebut.
Namun demikian, KPK saat ini belum mengungkap apabila adanya laporan yang masuk terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan infrastruktur jalan di daerah tersebut. Pimpinan mengatakan bakal membahas terlebih dahulu mengenai hal tersebut.
“Jadi KPK atau pun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi, karena ini belum pasti apakah tindak pidana korupsi atau bukan, nanti akan dibicarakan bersama pimpinan tentang apa yang teman-teman sampaikan,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Salah satu indikasi tindak pidana korupsi yang dimaksud yakni apabila adanya unsur kerugian negara pada suatu peristiwa. Hal tersebut bisa dipastikan dengan melakukan audit di antaranya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apalagi jika suatu perkara melibatkan dana APBN atau APBD.
Akan tetapi, audit tersebut baru bisa dilakukan apabila suatu perkara sudah naik ke tahap penyidikan.
Oleh karena itu, Johanis mengatakan bakal membahas hal tersebut terlebih dahulu bersama dengan pimpinan lainnya untuk mengambil sikap. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan, apabila memang ditemukan tindak pidana korupsi.
“Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin,” ujar Johanis.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, sempat buka suara mengenai kerusakan pada jalanan di Lampung. Dia mengatakan KPK bakal turun tangan apabila ada laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut.
Sebaliknya, Ghufron mengatakan lembaga antirasuah tidak bisa ikut campur apabila suatu permasalahan serupa tak memiliki indikasi unsur pidana korupsi.
“Artinya, kalau ada dugaan proyek yang sudah dilaksanakan ternyata belum lama [selesai] tetapi ceapt rusak, nah itu berarti ada kecurigaan tidak benar proyeknya. Baru KPK akan turun,” ujarnya di sela konferensi pers, April 2023 lalu.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi belum lama ini memantau kondisi jalan di Lampung yang sebelumnya menyita perhatian publik lantaran rusak parah. Jokowi dan beberapa menterinya, termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memantau langsung kondisi jalan tersebut, Jumat (5/5/2023).
Usai memantau kondisi jalan yang rusak parah, Kepala Negara melalui pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih perbaikan jalan di Lampung dari pemerintah daerah. Dia mengatakan bakal secara khusus mengucurkan anggaran sekitar Rp800 miliar.
“Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan Provinsi, dan Bupati Wali Kota untuk jalan Kabupaten/Kota. Namun, [karena] situasi tertentu, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan seperti di Provinsi Lampung,” tuturnya melalui akun instagram @Jokowi, Sabtu (6/5/2023).
Kontra: Anggaran dana untuk lampung sendiri sudah tinggi anggaran apbd sampai 7 triliyun sedangkan untuk alokasi jalan yang dipakai hanya 10% karena anggaran paling besar di lampung yg besar itu di perlindungan anak, perempuan dan difabel tapi dengan anggaran seperti itu jalanan lampung yang di benerin itu jalan jalan utama saja seperti keluar jalan tol itera tetapi di jalan kabupaten masi banyk yang rusak. anggaran ditambah karena uang yang kemaren sudah tidak ada hasilnya. misal kenapa tidak di usut tuntas dulu baru menambah dana lagi karena bisa saja ada kemungkinan bakal di korupsi lagi
Pro: Perbaikan kali ini yg ambil alih pemerintah pusat bukan ke pemerintah daerah jadi kemungkinan bakal lebih di maksimalin lagi karena jokowi yg sudah tidak percaya dengan pemerintahan lampung sendiri. Sindiran yg di tuturkan langsung di depan gubernur langsung saja beliau masi bisa ketawa ketawa maka dari itu pendanaan tidak langdung di turunkan ke pemerintahan daerahh dengan rencana pada bulan juni akan di laksanakan perbaikan dengan takbahan dana khusus yang di berikan ada kemungkinan di periode selanjutnya akan di tinjau kembali dan di usut lebih dalam setelah adanya penambahan dana di periode jokowi ini di tinjau pada periode selanjutnya. dana yg kemaren kemaren menurut berita dana tersebut akan di tindak lanjuti olehh kpk. Dan pertanyaan Knp cuma di cor karena untuk perusahaan yg mengerjakan dalam bidang itu agar perusahaan yg ada di bidang tersebut tetap mendapatkan penghasilan dari perbaikan jalan yang hanya di cor tersebut karena jika di perbaiki dengan kualitas yang baik kemungkinan perusahaan tersebut akan kekurangan penghasilan atau kehilangan pekerjaannya
Peninjauan jalan rusak tidak hanya di provensi lampung saja tetapi di provensi lain juga akan di tinjau langsung, presiden memberi penambahan uang pembangunan jalan sesuai intuksi presiden karena pengerjaan jalan di lampung tidak berjalan baik maka di tinjau kembali, peninjauan ini tidak hanya di lampung tetapi yg tersorot ini di lampung. Sedangkan 800 jt itu bukan dari apbn malinakan mengambil dana apbd juga dan kemungkinan kedua dana tersebut akan di8. Dengan dana 800 juta sendiri hanya untuk Lampung ada kemungkinan di daerah lain yg akan terkurangi karena danan yg di alokasikan ke daerah lain di ambil ke Lampung. di daerah sini juga Masi banyak jalan yg rusak misal di bresbes di Grobogan dengan tersebut kenapa hanya Lampung yg lebih di perhatikan dan di soroti.
Hal ini akan membuat terjadinya keirian di daerah lain karena tidak hanya di Lampung saja yang jalanannya rusak dengan pengalokasian dana yg banyak di berikan ke Lampung juga
Jalan yg di perbaiki hanya di jalan jalan besar saja atau di jalan yang di viralkan sedangkan Jalanan dari Tanggamus sampai kelumbayan itupun Masi batu batu, Pemerintah daerah hanya menggantungkan kepada Jokowi yang sudah akan memperbaiki jalannya. Untuk daerah lain kan mereka juga sudah memiliki plot sendiri untuk dana perbaikan jalan dan lebih di usut lagi mengenai pengalokasian dana dari pusat.
Pak Arinal lebih menggantungkan Jokowi tapi kan pak Jokowi ke Lampung ga cuma sekali tapi dulu juga pernah ke Pring Sewu tapi pada saat Jokowi ke sana sampai sekarangpun Masi rusak dan jalanan di Lampung itu di perbaiki hanya di cor saja sedangkan Lampung keluar masuknya trek dan bis besar sedangkan akses ke Jambi yg melewati Lampung jadi setelah beberapa hari rusak lagii dan kalo di lewati truk besar akan jadi berlubang lagii dan walaupun jalan yg ga di lewatin tuk besar pun sama aja akan jadi batu-batuan lagi.
Dari berita yg Kaesang sama Erina jalanan yg di lewati di perbaiki tapi memang rata rata harus ada penekanan dahulu baru di perbaiki.
Pembicaraan mengenai perbaikan jalan sepertinya memang itu permainan dari pemerintahan sendiri yg sudah menjadi kebiasaan.